Beasiswa & Nasionalisme

Saya merupakan penerima beasiswa BPPLN akhir-akhir sebelum ditutup. Beasiswa untuk kuliah di luar negeri ini diperuntukan bagi dosen-dosen, karena ada syarat NIDN, serta ijin dari kampus, dan ijin dari LLDIKTI khusus yang swasta.

Di grup alumni BPPLN sendiri, sangat disayangkan dihapus karena beasiswa ini tidak terlalu berat syaratnya, dan bisa diberikan untuk daerah timur yang memang kalau dibandingkan dari sisi manapun kalah dibanding wilayah barat (waktu itu di tahun 2013 ke bawah, tapi sekarang sudah mulai setara).

Memang beasiswa ini kerap terlambat memberikan kiriman uang karena memang kebijakan yang gaya lama. Untungnya ada surat garansi dari pemerintah, sehingga kampus tujuan memaklumi dan yang terpenting ada yang mendukung, yaitu kampus tempat homebase si penerima beasiswa. Sudah biasa kampus menalangi dosennya yang studi lanjut, waktu itu.

Lalu, munculah LPDP, dipelopori oleh departemen terkaya di Indonesia, departemen keuangan. Dengan gagahnya, mengusulkan untuk mengambil alih BPPLN yang dirasa kurang profesional. Tanpa daya akhirnya pengelolaan yang tadinya oleh DIKTI, menjadi departemen keuangan, walau masih menjadi mitra.

Sayangnya, evaluasi terhadap BPPLN sepertinya tidak mengambil praktik baik yang terjadi. Salah satunya adalah nasionalisme alumni BPPLN. Ketika saya mendaftar dahulu, DIKTI sempat dipanggil DPR karena hanya 30% serapan, artinya tidak berhasil menyerap dana. Waktu itu, dosen-dosen akan berfikir berkali kali jika mau mengambil beasiswa ini, karena berita dari alumni2nya yang katanya telat, kurang, dan sejenisnya. Artinya, yang ingin mengambil beasiswa ini sudah pasti siap menderita.

Di tahun 2014-an kondisi parah terjadi ketika penerima beasiswa, sering disebut diktiers, yang di Australia ada yang meninggal karena kelelahan bekerja akibat kiriman telat. Lalu bermunculan Youtuber2 yang juga penerima beasiswa mengkritik keras, hingga terjadi mediasi. Saya sendiri tidak tega dengan kritik kerasnya, mungkin beda generasi beda karakter. Channelnya laris dan sempat memamerkan logo youtube earningnya, namun sayang beliau wafat ketika covid melanda di tahun 2020-an. Saya sendiri tetap teguh tidak akan pernah ‘menggigit’ tangan yang memberi saya makan.

Yang jelas, walaupun ada kelemahan, BPPLN menurut saya dari sisi nasionalisme, tidak diragukan lagi. Hampir tidak mungkin yang mengambil beasiswa ini untuk tujuan mencari untung. Teman saya yang memenangkan 2 beasiswa: bppln dan kampus tujuan, memilih kampus tujuan. Anak-anak artis, anak pejabat, hampir tidak mau mengambil jenis beasiswa ini dan yang pasti, penerima beasiswa ini pasti pulang, tidak mungkin kabur, apalagi sampai memposting video melecehkan kewarganegaraan Indonesia. Ini seperti kelanjutan dari seorang penerima beasiswa ke Australia, menikah dengan warga sana, tapi dalam postingannya mendukung papua merdeka. Hingga saat ini tidak ada kejelasan, termasuk pengembalian biaya yang diperoleh selama studi lanjut. Entah mengapa, orang-orang ini lupa kalau dana tersebut berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat, dan juga hutang negara.

Menurut saya LPDP bagus tapi ada baiknya mengevaluasi kembali, pengalaman BPPLN yang baik, kesetiaan, ketabahan, dan sopan santun tetap diterapkan di LPDP, walau BPPLN waktu itu kurang dianggap profesional atau kurang ‘mantap’ menarik minat calon penerima beasiswa yang top. Tentu saja yang diharapkan adalah penerima beasiswa yang potensial namun memiliki nasionalisme yang tinggi. Mengenai harus kembali atau bekerja dulu di luar (dibatasi beberapa tahun) perlu dibahas kembali.

Sekian, semoga menginspirasi, dan bagi yang ingin studi lanjut tetap mau mencoba mengambil beasiswa ini walau sedang viral dan banyak alumninya yang bermasalah.