Unik juga, berita pencabutan ijin kampus tidak seheboh berita pencabutan ijin ormas tertentu di grup WA. Sepertinya rekan-rekan sesama pengajar lebih tertarik (terkadang merasa ahli) dengan perpolitikan dibanding pendidikan. Info dari link ini menyebutkan bahwa pencabutan ijin khusus perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan Permenristekdikti 100/2016: yakni untuk satu universitas minimal memiliki 10 prodi (6 eksakta dan 4 sosial). Untungnya ada opsi untuk merger agar tetap beroperasi. Apakah penutupan beberapa kampus nanti merupakan efek dari disruption? Judul dari buku yang saat ini sedang saya nikmati.
Jika pengelola taksi mengalami penurunan dan terancam bangkrut karena taksi online, sepertinya tidak untuk kampus. Kampus online pun belum bisa menyaingi, mungkin online-online lainnya yang mempengaruhi penurunan suatu kampus. Misalnya kemudahan seorang calon siswa mengakses kinerja suatu kampus lewat internet (akreditasi, dosen-dosen, alumni, dan sejenisnya). Tidak serta merta dengan plang yang indah, gedung yang mentereng, akan diminati oleh calon siswa jika akreditasi yang rendah, info tentang kasus tertentu dan kinerja buruk lainnya dapat dengan mudah dilihat secara online.
Sharing
Sharing ini sebenarnya inti dari bisnis-bisnis online yang banyak beredar. Sharing di sini bukan menggratiskan sesuatu, tetapi menggunakan suatu sumber daya dari orang lain sesuai kebutuhan dari pada tidak terpakai/menganggur. Misal konsumen butuh transport ke lokasi tertentu, seseorang memiliki kendaraan yang tidak selalu terpakai, dan aplikasi online menghubungkan keduanya (Grab/Uber/Gojek). Kasus lain, seorang ingin berwisata dan memerlukan tempat penginapan, orang lain memiliki kamar kosong di suatu lokasi pariwisata, dan aplikasi online menghubungkannya (AirBnB).
Kampus yang kritis karena kekurangan siswa dan akan dipaksa ditutup pada januari tahun depan memiliki beberapa aset yaitu gedung, dan sumber daya manusia (dosen, laboran, dan staf tata usaha). Sepertinya Ristek-dikti melihat “nganggur”-nya aset-aset tersebut. Kampus yang berlebihan siswa, butuh dosen, sementara ada kampus lain yang kelebihan pengajar dan gedung karena sepi mahasiswa. Di sini Ristek-dikti menerapkan prinsip ini (hanya dugaan sih) yakni mengakomodir dengan mengajurkan merger kedua institusi tersebut. Selain indeks publikasi penelitian negara kita yang terus naik (kini mengalahkan Thailand), sepertinya Ristek-dikti mengejar indeks kinerja kampus karena dua kampus yang merger diharapkan meningkatkan rangking gabungan kampus-kampus tersebut. Bandingkan negara kita (atau Jakarta saja) dengan Singapura yang hanya memiliki dua kampus negeri tetapi ranking dunianya tinggi (NUS dan Nanyang).
Kampus: Even Organizer Pendidikan
Ada calon siswa butuh pendidikan, ada pengajar yang bisa membagi ilmunya, lalu ada kampus yang mempertemukannya. Prof Rhenald Kasali membandingkan alur proses itu dengan even organizer. Even organizer yang baik bisa mempertemukan misalnya, seorang artis dengan penonton setianya. Ristek-dikti sepertinya menerapkan ini (hanya dugaan lagi sih) dengan rencana mengimpor profesor world class ke Indonesia. Perlu diketahui, beberapa negara maju saat ini kelebihan profesor sementara kebutuhan siswa malah terbanyak dari negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memang karena memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi. Bahkan kabarnya di Taiwan, jumlah siswa yang lanjut kuliah terus menurun dan butuh siswa dari negara lain, kata pemateri ketika saya ikut pelatihan bahasa sebelum berangkat studi.
Bagaimana dengan tri-darma lainnya: penelitian dan pengabdian masyarakat? Ristek-dikti di sini lagi-lagi melihat aspek online dari penelitian: Open Journal System (OJS). Bahkan OJS ini wajib dimiliki oleh kampus dengan E-ISSN nya. OJS menghubungkan peneliti dengan pembaca jurnal yang dapat diakses online. Mungkin suatu saat OJS bukan hanya hasil penelitian, melainkan juga penghubung peneliti dengan yang membutuhkan penelitian. Sementara itu, untuk pengabdian sudah mulai digagas informasi yang menghubungkan UMKM-UMKM di tanah air dengan para dosen yang siap membantu memberikan training tertentu.
Kalau kita amati sepertinya perkuliahan cukup melibatkan tata usaha, dosen dan siswa. Ketua jurusan, kaprodi, dan dekan hanya berfungsi sebagai legalitas saja (tanda tangan, wisuda, dan sejenisnya). Mirip dengan kampus-kampus di luar negeri. Hanya saja di sini aspek non-teknis sangat berperan (like or dislike), terutama saat penjadwalan. Kalau kita lihat aplikasi online yang mempertemukan driver dengan konsumen akan melihat jarak terdekat di antara mereka. Jika penentuan dosen berdasarkan like/dislike akan mengganggu perkualiahan seperti beban dosen yg berat, dan terkadang hingga sebulan siswa belum memiliki dosen, padahal dosen tertentu “nganggur” akibat tidak disukai si penentu dosen. Kalau di aplikasi online, siswa bakal memberi bintang tiga ke kampus itu. Atau jangan-jangan tata usaha dan para pejabat penentu dosen akan ter-disrupsi?
Terdisrupsi-kah Dosen?
Pertanyaan yang mengerikan. Untungnya yang terdisrupsi adalah penghubung konvensional antara konsumen dengan barang dan jasa. Pengelola taksi yang kalah dalam menghubungkan konsumen dengan driver, pengelola mall yang kalah dalam menghubungkan barang dengan pembeli dan sejenisnya oleh aplikasi online. Terkadang seolah-olah daya beli konsumen menurun padahal hanya berpaling dari konvensional ke online. Bahkan kebutuhan barang dan jasa transportasi meningkat ketika adanya aplikasi online. Sepertinya begitu pula dengan kebutuhan dosen yang terus meningkat. Sampai-sampai univ kependidikan terkenal oleh kepala evaluasi kinerja akademik (EKA) diduga ‘beternak doktor’.
Jika konsumen butuh barang, tentu saja yang terdisrupsi bukan barangnya melainkan institusi jadul yang menghubungkan barang ke konsumen. Jika siswa butuh dosen, tentu saja yang terdisrupsi institusi yang menghubungkannya, jika jadul dan tidak baik mengelolanya. Hanya saja jika sudah transparan dan online, siswa bukan hanya butuh dosen saja, melainkan dosen yang sesuai dengan “menu”-nya. Menu di sini adalah kepakaran, yang biasanya doktor atau memiliki lisensi-lisensi tertentu. Repotnya, pengelola kampus yang seperti pengelola bisnis lainnya memiliki kekhawatiran yang sama terhadap penurunan penghasilan apalagi sampai bangkrut sehingga membuat aturan-aturan mengikat terhadap para dosen supaya tidak kabur-kaburan (tapi malah kabur beneran).
Pertanyaan yang harus dijawab: bagaimana jika peran dosen digantikan dengan modul online atau self learning lainnya, e.g. computer based training (CBT), video tutorial, dll? Sepertinya sebagian, sementara mentoring masih perlu (praktek bedah, pilot, riset, dan sejenisnya).
Perhatikan SIM: Surat Ijin Mengemudi Mengajar
Teringat waktu krisis moneter akhir 90-an, sulit sekali mencari kerja. Terpaksa memanfaatkan ilmu yang ada dengan mengajar, ya hanya mengajar, selain itu, “there is nothing I can do”. Ketika selesai menguji tugas akhir siswa, rekan dosen berkata ke saya untuk mengambil secarik kertas surat tugas ngajar dan menguji. Bingung juga, untuk apa kertas itu? Dia menjelaskan untuk mengajukan kepangkatan, yang dia istilahkan dengan SIM tapi “M”-nya: mengajar. Akhirnya saya ikutin nasihat teman saya itu (tidak perlu disebutkan soalnya kalau dia baca bakalan Ge Er, hehe) untuk memperoleh pangkat pertama saya.
Ternyata kepusingan itu berlanjut, yaitu harus master untuk tetap jadi dosen. Doktor untuk lektor kepala (walaupun diturunkan syaratnya cukup jurnal internasional) dan guru besar. Dan yang heboh publikasi internasional untuk lektor kepala dan guru besar per tiga tahun. Ya, begitulah. Sebenarnya pentingkah itu semua? Bukannya siswa hanya butuh ilmunya? Ojek online aja butuh SIM C dan SIM A (untuk taksi online). Ibarat aplikasi online, semoga bisa menjadi dosen dan kampus bintang lima, bukan bintang tiga ke bawah yang terancam suspen.
Rahmadya Trias Handayanto 