Iseng-iseng buka Sistem Informasi Akademik (SIS) kampus tempat kuliah, mumpung masih bisa buka. Terutama di bagian tagihan (SPP, listrik, dan kos). Ternyata lumayan juga, dari tahun 2013 hingga Januari 2018 ternyata menghabiskan dana hampir 700 juta (kalau hanya uang kuliah sebesar Rp. 600 juta). Lumayan juga.
Ketika saya ngobrol sambil ngopi dengan teman yang juga kuliah di sana, dari Dep. Pertanian, ternyata saya lupa, itu belum biaya hidup yang sebulanya dari pemerintah sekitar $600 (Rp. 8,4 juta utk kurs $1= Rp. 14.000). Jika dihitung selama 4 tahun (48 bulan) maka menghabiskan sekitar Rp. 400 juta. Jadi total pemerintah menganggarkan untuk satu mahasiswa doktoral sebesar Rp. 1 Milyar. Angka yang cukup besar. Itu Thailand, bagaimana dengan negara lain? Mungkin rekan-rekan yang studi di Eropa, Jepang, dan Australia bisa memberi gambaran. Sebagai informasi, waktu pelatihan bahasa di UGM sebelum berangkat (tahun 2011) diberitahu kalau pemerintah menganggarkan Rp. 2 Milayar untuk mahasiswa doktoral di Australia, hampir 2 kali lipat Thailand ternyata.
Karena hanya dibiayai 4 tahun, maka harus self support satu semester karena molor (4,5 tahun) dan harus ditanggung sendiri (belasan juta rupiah). Untungnya biaya hidup murah meriah di sana dan kampus masih membiayai lewat gaji bulanan. Info dari teman kuliah yang dibayarin kampus kalau molor kabarnya tiap semester kampus mengirimkan bantuan hampir Rp. 1 Milyar mahasiswanya yang tersebar di seluruh dunia karena melewati batas beasiswa. Jadi wajar jika ikatan dinas sebesar 2n+1 untuk mahasiswa luar negeri, dibanding dalam negeri yang hanya n+1 (dengan n adalah masa studi). Oiya, uang itu dari pajak (uang rakyat), maka harus bermanfaat untuk negara.
Rahmadya Trias Handayanto 