Studi lanjut, khususnya jenjang doktoral saat ini merupakan hal yang mendesak, khususnya bidang-bidang yang dibutuhkan di era “internet of things” (IoT) ini. Berbeda dengan S2 yang kesannya “terpaksa”, untuk S3 sepertinya banyak hal yang menghalangi dosen melanjutkan ke S3. Mungkin postingan ini sharing sedikit mengenai plus-minus kebijakan yang banyak diterapkan di beberapa institusi di tanah air.

Urut Kancing

Ini adalah istilah antri berdasarkan aspek tertentu seperti senioritas, kebutuhan suatu jurusan akan adanya tenaga pengajar, dan lain-lain. Perhatikan saja suatu antrian, misalnya di “customer service” sebuah bank, ketika ada satu antrian yang lama maka antrian berikutnya akan terhambat. Banyak hal yang membuat lamanya antrian, khususnya jika dipilih yang senior terlebih dahulu. Seperti banyak terjadi, para senior cenderung mencari kampus yang dekat dengan tempat kerja. Masalah meninggalkan keluarga, keuangan (ingin tetap mengajar), dan sejenisnya merupakan hal-hal yang biasa menjadi batu hambatan. Sementara beberapa dosen middle dan terkadang juga junior sudah siap baik dari sisi akademik maupun hal-hal lain (apalagi yang belum berkeluarga). Jadi, pimpinan harus mengamati ketika suatu jurusan tidak ada yang berangkat, kemungkinan ada hambatan dari ijin senior terhadap yuniornya.

Masa Mengabdi

Ada hal lain yang membuat beberapa dosen tidak ingin melanjutkan. Beberapa kampus menerapkan aturan setelah menyelesaikan studi S2 diharuskan balik ke kampus untuk mengamalkan ilmunya terlebih dahulu. Lamanya bahkan ada yang mengikuti aturan ikatan dinas (5 hingga 7 tahun). Akibatnya ketika masa mengabdinya selesai, walaupun diminta oleh institusi melanjutkan kuliah, mereka cenderung enggan karena berbagai hal. Hal yang utama adalah terputusnya riset ketika S2 dulu karena lama-nya menunggu, ditambah lagi aktivitasnya tidak mengarah ke riset dan cenderung administratif. Padahal riset harus diikuti baik dari riset sendiri maupun membaca jurnal-jurnal internasional yang ketika lulus aksesnya biasanya distop sementara kebanyakan kampus kecil di tanah air tidak berlangganan, walaupun bisa saja dengan cara minta tolong rekan lain yang memiliki akses ke jurnal untuk diunduhkan (atau situs bajakan). Ada sedikit cerita rekan saya dari Jawa Timur yang selesai S2, balik ke kampus setahun mengabdi. Tapi selama setahun itu sudah intensif bimbingan dosen pembimbingnya ketika master untuk S3 walau belum terdaftar. Minimal konsultasi masalah tema riset S3. Nah, ketika setahun terlewati lalu mendaftar di kampus tersebut (tentu saja diterima karena sudah komunikasi dengan calon promotor) risetnya cepat sekali, bahkan lulus 2 tahun 9 bulan. Jadi untuk yang master jangan terlalu lama, khawatir akan malas lagi untuk studi lanjut.

Perang Doktor

“Lihat ijasah S2-nya!”, kata si mba staf di kopertis 4 (sekarang namanya lldikti4) ketika mengajukan ijin lanjut S3 dulu. Saya heran dan bertanya mengapa kok langsung di “skak” dengan pertanyaan itu? Ternyata ada instruksi jika S3 tidak linear harus ditolak pengajuan ijin beasiswanya. Ternyata ada maksudnya.

Kuliah S3 bukanlah waktu yang singkat. Jika selesai dan ternyata tidak sesuai dengan linearitas keilmuwan akan mubazir. Ada teman yang mengambil S3 yang berbeda jauh dengan S2 dan risetnya. Alhasil agak kesulitan naik pangkat mengingat harus ada linearitas S3 dengan riset-riset terdahulu yang jauh berbeda dengan S2-nya. Bagaimana jika sudah S3 dan linear dengan riset-risetnya? Berikutnya adalah perang doktor. Di sini perang yang dimaksud adalah persaingan dari sisi Tri Darma. Pengajaran dan pengabdian sepertinya tidak begitu bersaing, nah yang penelitian lah yang bersaing. Untuk meningkatkan kinerja kampus, pimpinan universitas (yang serius memperhatikan tri-darma) akan memacu dosen-dosennya untuk mempublikasikan artikel ilmiah. Nah, doktor tanpa publikasi tentu saja akan kalah “perang” dengan yang banyak publikasinya. Sebagai juri/wasit-nya biasanya menggunakan indeks-indeks yang terpercaya seperti Scopus dan di Indonesia ada Sinta (dengan kata lain Ristek-Dikti jurinya). Silahkan salahkan kedua pengindeks tersebut, itu hak Anda. Tapi perlu diingat, tanpa ada juri/wasit bagaimana mungkin pertandingan dilaksanakan.

Lihat apa yang kita gunakan saat ini yang membantu aktivitas kita, misalnya komputer. Alat ini tidak diciptakan setahun atau beberapa tahun yang lalu. Sejak arsitekturnya yang dikenalkan oleh John Von Neumann, baru penggunaannya tampak nyata setelah Alan Turing memperkenalkan metode komputasi untuk membongkar mesin enkripsi buatan Jerman di perang dunia II. Atau contoh lain kendaraan, misalnya mobil. Alat transportasi ini menerapkan siklus otto buatan Nikolaus Otto (bensin) maupun atau Diesel oleh Rudolf Diesel (solar) yang ketika teknik itu diriset, dunia masih menyiksa binatang untuk kendaraan. Untungnya jaman itu jumlah “penyinyir” sedikit. Bisa dibayangkan si otto yang asyik riset dinyinyirin: “apa manfaatnya siklus itu bagi kami para petani?” dan diharapkan harus berkontribusi langsung, jika tidak, tidak akan didanai.

Pendidikan tinggi di Indonesia menganut tridarma yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Ketiganya saling terkait, walaupun dalam prakteknya tidak tampak hubungannya. Yang satu asyik mengutak-atik jaringan wireless dari GPRS, 2G, 3G, 4G, hingga 5G, yang satu lagi mengembangkan teknologi mobile, serta lainnya Big Data. Ketika digabungkan jadilah aplikasi Grab, Gojek, dan sejenisnya yang ternyata merubah peta bisnis para era disrupsi ini.

Problem yang saat ini muncul terkait dengan publikasi yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen. Banyak kampus yang berlomba-lomba publikasinya dengan bantuan pengindeks internasional, Scopus. Kekhawatirannya agak beralasan mengingat hasil risetnya yang tidak berdampak langsung saat ini. Tetapi apakah memang harus berdampak langsung? Masih ingatkah hasil publikasi tentang dampak tsunami gunung merapi yang sudah diriset beberapa tahun sebelum kejadian di Banten dua bulan lalu? Tidak berdampak langsung sih … bagi yang enggan membaca.

Jangan lupa, penelitian berbeda dengan pengabdian. Walaupun bisa saja penelitian dan pengabdian yang berjalan seiringan. Tetapi beberapa riset dasar agak sulit jika langsung diterapkan ke masyarakat tanpa adanya campur tangan penelitian lain. Tapi bisa kan? Ya kalau dibilang bisa ya tentu saja bisa. Seperti aplikasi NELPIN untuk membantu para nelayan mencari ikan. Bagaimana dengan Scopus? Ternyata aplikasi tersebut dipublikasikan pada jurnal internasional dan terindeks Scopus. Toh bisa juga riset dan pengabdian berjalan berirama, dan tentu tidak saling memaksakan penelitian yang harus mengabdi secara langsung. Oiya, silahkan baca artikel jurnal internasional tersebut.

Apakah hanya fokus ke publikasi itu buruk? Untuk menjawabnya silahkan baca buku “University Inc.” dimana kampus cenderung mengembangkan riset berdasarkan pesanan industri. Bahkan sudah menyasar ke profesor-profesor agar riset sesuai dengan permintaan industri (obat-obatan, keteknikan, dan lain-lain). Untuk menghindari hal itu, memaksa agar hasil riset dipublikasi agar terbaca oleh khalayak ramai menurut saya sangat bermanfaat. Terkadang ada yang jago menemukan tetapi kurang luwes dan lincah memanfaatkannya, atau memang membutuhkan peneliti bidang lain yang telah membaca hasil publikasinya. Tebarkanlah hasil riset sebanyak-banyaknya, biasanya ada beberapa yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti lain, bukannya membatasi hanya pada penelitian yang bermanfaat saat ini saja, karena belum tentu yang tidak bermanfaat saat ini tidak bermanfaat di masa yang akan datang. Sayang kan jika tidak dipublikasi dan tersimpan di gudang padahal belum tentu tidak bermanfaat nanti. Ingat, De Morgan dan George Boole yang dibilang “kurang kerjaan” di jamannya ketika utak-atik logika tatkala komputer belum ada. Yuk, perbanyak publikasi … kalau bermanfaat kan katanya pahala mengalir terus walau yang bersangkutan wafat.

Alam semesta (nature) menurut buku “the 80/20 principle” menerapkan prinsip ketidakseimbangan antara sukses dan gagal. Oiya, prinsip 80/20 adalah prinsip yang diperkenalkan oleh Vilfredo Pareto, dimana 20% faktor menentukan 80% hasil. Alam semesta tidak memberlakukan prinsip seperti peluang koin yang dilempar yang sebesar 50/50. Ada sedikit yang kontroversial dan mungkin saja sebagian besar tidak setuju. Postingan ini sedikit mengulasnya.

Spesialisasi

Di era disrupsi tampak peran dari para generalis dominan. Bahkan beberapa pengusaha top seperti pemilik Microsoft, Facebook, Mac, dan lain-lain cenderung berkarakter generalis. Tapi di buku itu ternyata diminta fokus untuk menjadi para spesialis. Mengapa hal ini terjadi? Jawabannya adalah efek 20% elemen yang menghasilkan efek 80% dari hasil (profit, kinerja, dan sejenisnya). Jadi jika prinsip 80/20 sudah disadari keberadaannya maka para manajer, direktur, atau pemilik perusahaan akan fokus ke 20% pegawai yang memiliki sumbangsih tinggi terhadap hasil dan keuntungan. Tentu saja mereka adalah para spesialis-spesialis yang sangat efisien dalam bekerja, yang pada kenyataannya jumlahnya bisa saja jauh di bawah angka 20%, bahkan bisa 5% saja. Makin tidak terpakai saja orang-orang dengan keahlian biasa-biasa saja. Prinsip 80/20 muncul karena tuntutan pasar yang menginginkan produk yang dihasilkan dari proses yang efektif dan efisien karena berpengaruh terhadap harga yang murah tapi berkualitas, atau yang memanjakan konsumen.

Globalisasi

Globalisasi menggunakan prinsip pasar. Nah disinilah letak permasalahannya yakni pasar yang menuntut tinggi suatu produk. Tanpa memeriksa faktor 20% yang paling berpengaruh terhadap kinerja industri maka tuntutan pasar tidak terpenuhi. Sementara dengan adanya globalisasi mencari faktor 20% tersebut (spesialis-spesialis yang bekerja dengan efektif dan efisien) lebih mudah. Dampak negatifnya adalah kian tersingkirnya 80% pekerja-pekerja yang kurang efisien dan minim kontribusinya terhadap hasil/kenerja.

Menipisnya Kelas Menengah

Ada kabar bahwa di negara-negara maju, kelas menengah mulai menyusut. Karena jarang yang berpindah ke kelas 20%, maka sebagian besar terdepak ke 80% pekerja yang kurang berefek/berkontribusi terhadap output. Sebagian dosen di negara kita adalah kelas menengah. Nah, repot juga kalau sebagian besar terdepak ke kelas baru yang merupakan 80% kurang berpengaruh. Ditambah lagi peran teknologi informasi dengan Massive Open Online Courses (MOOCs) yang meminimalkan peran pengajar. Saat ini aturan baru cenderung mempermudah, misalnya jumlah minimal dosen homebase suatu jurusan yang tadinya enam menjadi hanya lima saja. Juga bisa berbagi (share) dosen homebase dengan kampus lain asal ada bukti kerja sama antar dua institusi tersebut. Ada sedikit kekejaman akibat prinsip 80/20 ini dimana yang makmur/terkenal/berperan semakin makmur/terkenal/berperan dan begitu juga sebaliknya bagi yang kurang makmur/kurang terkenal/kurang berperan. Jadi jangan heran misalnya ada pakar/ahli/pembicara yang antri diundang sementara yang lain banyak yang menganggur. Yuk, segera masuk ke 20% pekerja yang menentukan hasil dengan meningkatkan skill yang dibuktikan sertifikat-sertifikat atau ijasah.

Note: Wah ternyata ini postingan saya yang ke-1000 .. semoga bisa terus iseng menulis

Ternyata istilah Ronin, alias samurai tak bertuan, berlaku juga untuk bidang lain di luar dunia persilatan Jepang. Bidang-bidang yang mengharuskan seseorang bekerja untuk orang lain dengan mengandalkan keahlian yang dimilikinya masuk juga kategori samurai. Termasuk staf pengajar (dosen dan guru).

Samurai terkenal sangat setia dengan tuannya, tetapi terkadang bisa saja berganti tuan. Begitu juga dosen, ada istilah lolos butuh ketika ada pergantian pemakai dosen dari satu institusi ke institusi lainnya (pindah homebase). Pindah homebase sudah biasa terjadi, tetapi untuk kasus-kasus tertentu sedikit rumit seperti dosen yang beralih dari swasta (PTS) ke negeri (PTN) dan kejadian yang terjadi di institusi saya, yaitu alih kelola dari pemilik lama ke yang baru.

Setengah Ronin

Ada satu masa transisi dimana pemilik lama telah memberi uang kompensasi (pesangon) dan pemilik baru belum memiliki akses karena dari sisi legal belum terpenuhi. Munculah para ronin yang bekerja berdasarkan tugas dan misi tertentu yang harus diselesaikan, tanpa memperdulikan siapa tuannya. Karena itulah dikatakan full ronin tidak juga, karena institusi masih eksis. Dikatakan seratus persen samurai, tidak juga karena belum tentu daimyo (tuan) baru mengangkatnya menjadi samurai, disamping banyak juga yang tidak bersedia karena masa kerja yang direset menjadi nol tahun.

Samurai Tak Bertuan yang Marhaen

Marhaen adalah istilah yang diperkenalkan oleh Soekarno yang ditujukan ke golongan kecil yang memiliki sumber daya ekonomi (misal sepetak sawah) mengolah lahan tersebut sendiri tanpa bos/juragan, tapi hanya mampu untuk menghidupi diri sendiri. Kalau yang sekarang terjadi adalah para ojek online, khususnya driver yang memiliki motor/mobil sendiri dengan hasil untuk mencukupi kehidupan sendiri, walaupun sebagian hasil usaha digunakan untuk sewa aplikasi (wajar layaknya ongkos yg lain seperti: bensin/solar, pajak kendaraan, dll). Dosen selama ini membutuhkan wadah berupa institusi pendidikan untuk memanfaatkan skill-nya layaknya sopir taksi yang membutuhkan perusahaan taksi. Nah kalau kejadiannya mirip-mirip banget, tidak tertutup kemungkinan di masa depan seorang dosen menjadi samurai tak bertuan yang marhaen. Sekian tulisan iseng ini, siapa tahu ada yang senasib.

Salah satu aspek yang membedakan seorang dosen dengan guru atau tutor adalah keharusan seorang dosen untuk melakukan penelitian. Jika tidak maka tunjangan serdos tidak turun karena tidak mungkin mempublikasikan artikel ilmiah tanpa melakukan penelitian lebih dahulu. Lho, bukannya bisa saja menulis artikel ilmiah tanpa melakukan riset? Postingan ini bermaksud menjawabnya, disertai sedikit membahas penggalan hidup peneliti di Indonesia, maaf, maksudnya di Bekasi.

Jenis Artikel Ilmiah

Untuk menjawab pertanyaan di atas ada baiknya membedakan jenis-jenis artikel ilmiah. Walaupun sulit mengklasifikasikan jenis artikel, tetapi saat ini hanya ada dua jenis artikel ilmiah yaitu yang berasal dari riset (research article) dan yang berasal dari review artikel-artikel dengan topik tertentu (review article). Lihat pembahansannya di pos yang terdahulu. Review artikel biasanya dilakukan oleh expert atau minimal reviewer. Tidak mungkin melakukan review suatu topik tetapi belum pernah melakukan riset dengan topik tersebut.

Saya sempat diminta rekan dosen untuk mempublikasikan artikelnya tetapi isinya materi kuliah. Tentu saja bukan itu yang dimaksud dengan artikel ilmiah. Mungkin itu yang membedakan seorang pengajar dengan peneliti. Artikel ilmiah di jurnal seharusnya memang hasil penelitian yang merupakan sebuah pengembangan perbaikan atau temuan yang memperbaiki suatu sistem yang ada dan diterapkan saat ini. Mungkin agak sulit untuk mahasiswa S1 jika skripsi-nya akan dimasukan dalam suatu jurnal karena kebanyakan merupakan terapan suatu teknik/metode. Beberapa mahasiswa menambahkan aspek lain seperti penelitian tambahan yang menguji tingkat penerimaan sistem yang dibuat terhadap lokasi penelitian atau membandingkan dengan metode-metode lainnya, agar bisa dipublikasikan sebagai artikel ilmiah.

Transisi Pengajar ke Dosen

Dalam perkuliahan, dosen memang mengajarkan metode-metode yang saat ini telah digunakan (untuk materi terapan) dan ilmu-ilmu dasar pendukung metode (untuk materi dasar umum). Selama proses pengajaran terkadang dosen pengampu melakukan modifikasi-modifikasi untuk meningkatkan kinerja suatu metode. Terkadang modifikasi-modifikasi tersebut tidak diajarkan dalam silabus karena memang belum teruji dan khawatir jika langsung diajarkan ke mahasiswa akan berbahaya. Mungkin setelah dipublikasikan dalam suatu jurnal dan telah menempuh proses review dan kritik dalam bentuk sitasi oleh artikel lain dan masuk ke lecture note barulah bisa diajarkan dan sudah masuk dalam buku teks/ajar.

Sedikit sharing informasi, dosen S2 saya dulu programmer Java di perusahaan (saat ini seprtinya serius mengajar). Ada kebingungan darinya mengenai tema S3 yang akan ditempuh, khususnya programmer. Waktu itu saya sendiri bingung. Memang kebanyakan tema riset banyak mengandalkan alat statistik seperti AMOS, SPSS, Lisrel, dan lain-lain. Membuat alat atau menerapkan metode yang ada (bahkan sekedar membandingkan) sulit tembus ke jurnal internasional. Waktu berjalan dan ketika kuliah lanjut, banyak informasi beberapa programmer yang S3 membuat bahasa pemrograman sendiri (misalnya ruby) atau jenis no-SQL seperti MonggoDB yang diutak-atik dari MySQL. Saat ini saya mengajar teknik kompilasi, dengan membuat parser sendiri sepertinya layak dipertimbangkan membuat interpreter sendiri agar meningkatkan performa bahasa yang ada (PHP dkk), atau bahkan mengganti dengan bahasa sendiri.

Sinta

Kalau diikuti terus perkembangannya, Sinta cukup berkembang pesat dibanding ketika pertama kali dibuat. Namun kritik pedas pun sering bermunculan baik di grup-grup WA atau di situs internat, bahkan dari luar negeri (walau penulisnya orang Indonesia). Termasuk salah satu kritikannya adalah terhadap komunitas KO2PI dengan artikelnya yang disitasi 42 kali walau beberapa tidak ada kaitannya, kata si penulis. Tiap kritikan terhadap indeks buatannya, pemerintah malah memakai SINTA sebagai penentu penerimaan proposal hibah yang merupakan sumber tenaga dosen dalam melakukan darma penelitian. Tanpa ada ID Sinta maka seorang dosen tidak bisa mengajukan proposal di link SIMLITABMAS. Kabar terakhir dari penelitian, pencairan luaran tambahan jurnal nasional terakreditasi cukup melampirkan link hasil publikasi di jurnal-jurnal yang terindeks Sinta. Jadi, makin didemo, makin Sinta digunakan sebagai penentu yang mengeliminir dosen-dosen tidak ber-Sinta (jangan-jangan yang Demo anti Sinta & Scopus memiliki indeks Sinta bahkan Scopus yang baik .. wah, mengurangi saingan). Ada baiknya Sinta juga mengakomodir saran-saran dari peneliti sehingga tercipata alat indeks yang demokratis.

Esensi Riset

DIKTI mengharuskan dosen penerima hibah penelitian untuk mempublikasikan hasil penelitiannya ke jurnal, baik lokal, nasional, mapun internasional. Jadi, penelitian harus dipublikasikan? Tentu saja tidak dipaksa (kecuali ada kontrak-nya), apalagi memang yang mendanai pihak tertentu yang hasilnya dirahasiakan. Tetapi jika dananya dari rakyat, sudah tentu harus dipublikasikan agar manfaatnya terasa oleh rakyat. Repotnya, publikasi yang open access berbayar, sementara yang gratis tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak berlangganan jurnal tempat penelitian itu dipublikasikan. Di sinilah polemiknya, ada yg bilang jurnal sebaiknya tidak bayar (tetapi yang membaca harus bayar atau membajak) atau bisa diakses orang banyak tetapi berbayar karena publisher butuh biaya untuk mempublishnya.

Riset seyogyanya merupakan perbaikan sistem/metode yang ada saat ini. Biasanya karena ada akibat/dampak negatif dari sistem/metode tersebut. Sebagai contoh menarik adalah riset tentang e-commerce yang saat ini menjamur. Ada jeda waktu antara metode/produk yang saat ini eksis, misalnya GRAB, GOJEK, UBER dan sejenisnya, dengan riset ke depan, misalnya metode yang ramah lingkungan (sustainable) karena meningkatnya e-commerce meningkatkan pula penjualan yang pada akhirnya membutuhkan transportasi yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika dengan bahan bakar fosil, maka akan mempengaruhi polusi udara. Selain itu sampah kemasan, misalnya plastik, tentu akan lebih banyak karena jumlah pemesanan yang meningkat (silahkan buka paket online, pasti sulit karena dibalut plastik yang banyak). Ke depan, sepertinya ada teknik-teknik untuk mengurangi polusi (dengan kendaraan listrik atau kemasan yang bio-degradable). Mengajar mungkin bisa digantikan dengan aplikasi e-learning, youtube, dan learning management system (LMS) lainnya, sementara riset hanya manusia yang bisa melakukan. Sekian, semoga bisa menjadi bahan diskusi bersama.

Kabar gembira untuk mahasiswa yang tidak suka ber banyak-banyak SKS. Oiya, di sini SKS maksudnya Satuan Kredit Semester bukan “Sistem Kebut Semalam”. Info-nya (semoga bukan hoax) total SKS S1 dan D3 akan dikurangi. Silahkan penjelasannya baca di situs republika. Seperti biasa, setiap kebijakan ada pro dan kontranya. Rektor IPB misalnya setuju dengan kebijakan menteri dalam memangkas SKS dengan harapan mahasiswa bisa mengembangkan hal-hal lain di luar perkuliahan. Tetapi rektor ITS tidak setuju jika kebutuhan lulusan belum sesuai dengan industri dan malah seharusnya ditambah jumlah SKS-nya.

SKS di Indonesia

Sebagai dosen biasa yang mengelola jurusan, itu pun D3, saya tentu sudah seharusnya mengikuti aturan pemerintah. Ada sedikit pengalaman yang bisa dishare. SKS di negara kita sedikit berbeda dengan di luar negeri yang hanya berfokus ke kompetensi lulusan. Tidak ada mata kuliah yang tidak berhubungan langsung dengan kompetensi, seperti agama, kewarganegaraan, dan sejenisnya di tingkat universitas. Mungkin di level SMA ke bawah ada. Dan anehnya ketika saya mengambil mata kuliah 12 SKS (empat mata kuliah) entah mengapa saya kewalahan kalau tidak dibilang babak belur. Dan ketika semester berikutnya ambil 9 SKS (tiga mata kuliah) ternyata tidak ada masalah. Jika dilihat aturan main yang diberikan pemerintah tentang SKS (teori dan praktek) di luar negeri sama dengan kita, bedanya pada pelaksanaannya di luar negeri memang benar-benar dilaksanakan jumlah jam-nya. Misal 3 SKS dengan 2 teori dan 1 praktek, jumlah jam praktek-nya cukup menguras waktu. Silahkan baca perbandingan dengan Thailand, Jepang dan Eropa di slide ke-7 link ini. Oiya, di Indonesia 1 SKS berarti per minggu 50 menit tatap muka, 50 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, jika dihitung-hitung normalnya minimal seorang mahasiswa ambil 16 SKS, maksimal 20 SKS yang berbeda dengan negara-negara lain tentunya.

SKS di Mata Dosen

Salah satu maksud menristek-dikti mengurangi SKS adalah agar dosen bisa lebih fokus ke aspek lain dari tri-darma selain dari pengajaran, yaitu penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Terus terang saya dan banyak rekan saya dulu merupakan dosen yang di awal berstatus dosen honorer (bahkan tanpa homebase). Beberapa saat ini sudah mulai melakukan tri-darma, terutama yang kerja utamanya mengajar, bukan praktisi. Namun masih banyak yang hanya mengandalkan mengajar sebagai aktivitas utama. Alasannya banyak dari yang memang kesulitan dalam melaksanakan riset (butuh kompetensi dan dana), atau alasan lainnya misal tidak ingin menelantarkan para mahasiswa karena dosennya sibuk riset … cieee. Ya, silahkan jalankan yang menurut kita benar. Jadilah dosen ideal yang murni dan tulus mengajar misalnya. Namun kondisi di era disrupsi cukup cepat berubah. Dosen butuh kepastian penghasilan, bahkan guru honorer pun saat ini mulai resah, untungnya ada tunjangan sertifikasi dosen. Dengan jumlah SKS yang kian menipis, sementara status yang walaupun ber-homebase tapi mengandalkan gaji dari jam mengajar. Tentu saja penghasilan akan berkurang signifikan karena para dosen lain yang berstatus tetap (bukan sekedar homebase) membutuhkan sekali jam mengajar karena tuntutan serdos.

SKS di Mata Institusi Pendidikan

Jangan lupa, era disrupsi yang telah banyak meminta korban saat ini mulai bergerak secara perlahan tapi pasti ke dunia pendidikan. Mahasiswa dapat mengakses media pembelajaran dari bermacam media, tidak harus dari dosen, walaupun untuk keterampilan tertentu tidak bisa hanya lewat aplikasi/media pembelajaran. Walau beberapa perusahaan raksasa dunia merekrut karyawan tidak lagi dengan kualifikasi akademik, melainkan skill, toh standar tetap diperlukan, alias institusi pendidikan tetap dibutuhkan. Bayangkan mengobati orang sakit, membangun gedung, jembatan, mengemudikan pesawat, dan keterampilan penting lainnya tidak ada standarisasi, tentu akan banyak mudharatnya. Untungnya selain pembelajaran, dua aspek lain tri-darma (penelitian dan pengabdian) sepertinya sulit ter-disrupsi. Tanpa ada penelitian, materi pembalajaran tidak akan berubah sejak jaman kuda gigit besi sampai sekarang, dan karena aktor yang meneliti hanyalah manusia maka tidak akan tergantikan dengan mesin artificial intelligent, bahkan mesin tersebut akan mensuport dan mempermudah peneliti baik dari sisi komputasi maupun pertukaran informasi (sepertinya untuk pengabdian juga). Belum lagi adanya Massive Open Online Course (MOOC) serta blended learning dan flipped learning yang maju mundur dan masih malu-malu, namun siap bergerak cepat ketika infrastruktur siap. Untungnya kunci menghadapi era disrupsi dan industri 4.0 sudah diketahui yaitu ada pada otomatisasi, efisiensi, dan pelayanan yang baik terhadap konsumen dengan literasi digital dan data (Big Data). Jadi nggak perlu khawatir … walau deg-degan juga sih.