Ada tiga klinik di acara rakornas APTIKOM tanggal 2-4 November yang lalu: Akreditasi, SKKNI, dan Tips n Trik Publikasi Ilmiah. Klinik di sini maksudnya adalah seperti workshop, penjelasan dan praktek (kalau ada). Di antara ketiga-nya saya memilih akreditasi karena ini merupakan yang tidak saya mengerti. Pembicaranya ada dua orang: Prof. Sri Hartati dari ILKOM UGM dan Dr. Prihandoko dari Gunadarma.

Akreditasi yang saat ini dilakukan oleh badan akreditasi nasional (BAN) perguruan tinggi (PT), atau disingkat BAN-PT bermaksud mengecek apakah suatu PT dan prodi-nya mengikuti standar yang ada. Pemerintah bermaksud memberi rasa aman dan nyaman) kepada masyarakat. Selain status antara terakreditas atau tidak terakreditasi, status terakreditasi terbagi lagi menjadi A, B, dan C yang nanti akan diubah menjadi Unggul, Baik sekali, dan Baik. Hanya penamaan saja agar terlihat sopan dan tidak terkesan memberi nilai. Jadi ingat ketika akreditasi di tempat saya bekerja yang asesornya dulu dosen saya ketika S1 di UGM. Selalu saja saya mendapat nilai C dari nya, dan ketika akreditasi pun dapat C .. alamak. Dengan kriteria yang baru sepertinya lebih manusiawi dan tidak merendahkan. Oiya, kabarnya prodi yang dapat B dan C masih dominan (sekitar 80%).

Pentingnya Akreditasi

Akreditasi merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan perkuliahan di PT. Penting karena menurut UU No. 12/2012 terutama pasal 28 ayat 1, perguruan tinggi yang tidak terakreditasi tidak boleh meluluskan mahasiswanya. Maksudnya, ketika meluluskan mahasiswa, SK akreditasi harus masih berlaku. Oleh karena itu diharapkan enam bulan (untuk amannya satu tahun) sebelum habisnya SK, kampus segera melakukan re-akreditasi. Tantangan yang dihadapi BAN-PT dalam akreditasi adalah jumlah PT dan prodi yang banyak dan secara geografis tersebar luas.

SAPTO

Untuk menghadapi tantangan jumlah prodi dan PT yang banyak, Ristek-Dikti mengajukan sistem akreditasi PT online atau yang dikenal dengan nama SAPTO. Sistem ini untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam sistem manual. Salah satu masalah yang diatasi dengan SAPTO adalah integritas data. Tidak ada entry data ulang dalam SAPTO sehingga terhindar dari human error. Bahkan sistem akan memberitahu jika ada inputan data yang kurang (dari file excel yang disubmit). Selain itu SAPTO terintegrasi dengan pangkalan data DIKTI (informasi tentang dosen dan mahasiswa). Hanya saja SAPTO membatasi ukuran file maksimal 25 Mb. Oleh karena itu sebaiknya jangan terlalu banyak gambar (yang penting-penting saja). Silahkan yang ingin latihan, SAPTO menyediakan latihan onlinenya: https://sapto-dev.banpt.or.id/sapto/public/.

SAPTO akan dijalankan Januari 2018, namun masih diberi toleransi 6 bulan hingga Juni 2018. Selain sistem yang online, SAPTO berbeda dengan sistem akreditasi sebelumnya. Jika paradigma akreditasi sebelumnya berdasarkan input, proses, dan output, SAPTO menerapkan prinsip proses, output, dan outcome. Tidak lagi dituntut berapa jumlah buku di perpustakaan, ruangan dosen, dan sejenisnya, melainkan berapa jumlah buku yang dipublikasikan oleh dosen, dan kinerja (output) lainnya. Outcome berbeda dengan output. Analoginya adalah, jika makan outputnya kenyang, maka outcome-nya adalah sehat.

SALAM Infokom

Sepertinya sistem akreditasi BAN-PT terus berbenah. Selain berbenah, ternyata Ristek-Dikti menawarkan untuk akreditasi lewat jalur mandiri yang dikenal dengan istilah lembaga akreditasi mandiri (LAM). Yang saat ini sudah berjalan adalah LAM PTKes untuk kampus-kampus bidang kesehatan. Walaupun ada keluhan jumlah uang yang harus dibayarkan untuk akreditasi cukup besar (sekitar 80 juta-an), tetapi bidang-bidang lainnya seperti teknik, dan informatika & komputer (infokom) siap diluncurkan. Salah satunya adalah LAM Infokom untuk bidang infokom, yang kabarnya akan diberi nama SALAM Infokom. Selain terpisah dengan BAN PT, SALAM Infokom juga memiliki sistem informasi tersendiri. Sistem yang dirancang akan obyektif, bahkan antara PT yang diakreditasi dengan asesor tidak bisa dijadwalkan karena sistem yang akan menentukan (asesor maupun anchor asesor-nya). Harapannya dapat subsidi dari pemerintah sehingga biaya akreditasi (ditanggung kampus yang akan diakreditasi) bisa ditekan atau bahkan gratis.

Peran APTIKOM

Saat ini LAM Infokom masih digodok, kabarnya sudah 95% selesai. Kata pembicara, diibaratkan wanita yang hamil tua. Yang merumuskan adalah dosen-dosen yang tergabung dalam asosiasi PT infokom (APTIKOM). Karena APTIKOM terlibat dalam LAM sebaiknya PT yang memiliki bidang infokom di dalamnya aktif dan menjadi anggota APTIKOM. Berbeda dengan akreditasi yang hanya menilai, LAM berfungsi juga sebagai pendamping dan pembimbing. Pendampingan berada di posisi ketika PT mensubmit data-data akreditasi secara online, jika ada yang kurang akan “dipaksa” melengkapi agar tidak gagal nantinya. Jika berkas yang disubmit OK, maka ada proses pembimbingan setelah asesmen lapangan (AL)/visitasi. Misal jika ada nilai lemah di bidang tertentu seperti kurikulum, performa publikasi, dan lain-lain, maka ada proses pembimbingan dari LAM. Jadi jangan main-main sama APTIKOM (yang baru saja melaksanakan rakornas di Papua).

Komponen Penilaian

Komponen penilaian yang berisi butir-butir beserta bobotnya masih terus disempurnakan. Sebagai bocoran, ada sekitar 9 kriteria umum beserta bobotnya. Selain itu ada satu kriteria berisi evaluasi diri, sehingga total ada 10 kriteria. Masing-masing kriteria diberi nilai dari A, B, C, hingga D. Peringkat atau hasil evaluasi ada tiga: unggul, baik sekali, dan baik. Mirip dengan terakreditasi A, B, dan C yang dikenal selama ini.

Peringkat “unggul” dicapai ketika jumlah nilai A (tidak ada D), nA = 8. Untuk peringkat “baik sekali” dicapai jika nilai A dan B (nA+nB) tidak kurang dari 6, sementara jika kurang dari 6 peringkatnya menjadi “baik”. Mungkin sampai sini dulu, karena SALAM Infokom masih dalam proses penggodokan. Semoga bermanfaat.

Baru kali ini saya mengikuti acara rapat kerja nasional (rakornas) asosiasi perguruan tinggi informatika dan komputer (APTIKOM) tahun 2017. Keikutsertaan saya karena mewakili pejabat (ketua jurusan) teknik komputer di kampus saya yang tidak bisa hadir dan juga karena saya sekalian presentasi seminar internasional ICIC 2017 yang menyertai acara tahunan itu. Alhamdulillah, paper yang saya buat diajukan untuk dipublish di jurnal internasional terindeks scopus. Postingan ini tidak bercerita hal-hal teknis dan akademis melainkan suasana di rapat kerja tahunan asosiasi tersebut.

Seminar ICIC 2017

Judulnya sih biasa-biasa saja, tetapi di lapangan sungguh luar biasa. Bayangkan, peserta yang hadir banyak yang doktor dan profesor, sementara saya masih menanti disertasi yang rencananya dikoreksi profesor dari nagoya univ. Berikut yang terasa dari acara yang baru pertama kali saya ikut.

Antara “pe-de” dan minder

Jangan terlalu percaya diri dan jangan pula terlalu minder, biasa saja. Itulah nasihat yang bisa dicoba saat ini. Mengapa? Untuk menjawabnya bisa mundur jauh beberapa tahun ke belakang. Di era 90-an dan awal 2000-an pakar-pakar IT masih sedikit dan cenderung didominasi oleh pakar tertentu dan kampus tertentu saja. Saat ini ketika perkembangan IT yang merambah ke mana-mana dan membuat heboh dan tumbangnya raksasa-raksasa bisnis, tidak ada satu pakar pun yang menguasai seluruh ilmu informatika dan komputer (infokom). Tiap orang yang menggeluti IT memiliki kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh orang IT yang lain. Bukan maksudnya menghibur diri, tetapi memang demikian.

Minder karena masih master atau bahkan sarjana? Sepertinya tidak. Jika memiliki kualifikasi keahlian level 9, seorang Susi Pudjiastuti yang hanya tamatan SMP setara dengan gelar doktor. Sarjana dan master “jaman now” sebaiknya memperhatikan hal itu, kecuali tentu saja yang memang berniat kuliah lagi ke jenjang doktoral.

Semoga bisa ketularan

Minder karena homebase di kampus-kampus level bawah? He he .. nyindir diri sendiri. Tetapi saat ini orang melihat kepakarannya bukan homebase-nya. Kalo tidak percaya searching saja di “forlap” Dikti homebase pakar2 IT, pasti banyak yang dari kampus biasa saja. Tapi kebanyakan sih dari kampus ternama, tapi setidaknya orang melihat kepakarannya bukan kampus tempat dia bekerja, apalagi status kepegawaiannya.

Terlalu percaya diri karena jago bahasa pemrograman tertentu atau bidang tertentu? Nanti dulu. IT itu bidang yang dinamis dan cepat sekali usang. Tadinya cloud computing, ternyata saat ini diambil alih oleh internet of things. Banyak anak-anak ABG yang bergelar doktor baru dan memiliki keahlian-keahlian tertentu yang bikin mulut saya mangap, he he.

Antara temuan dan terapan

Seperti disebutkan dalam buku disrupsi karangan Rhenald Kasali, bahwa perkembangan IT ada dua jenis yaitu dari nol ke satu dan dari satu ke-n. Beberapa ahli IT bermain di nol ke satu, dalam artian menemukan hal-hal baru. Bukan hanya ahli dalam artian individual, bisa juga korporasi seperti facebook, google, amazon, dan raksasa-raksasa IT menemukan “mainan” baru (nol ke satu). Beberapa orang IT bermain di sisi satu ke-n, dalam hal ini menyebarkan temuan-temuan dari orang yang bermain nol ke satu. Grab, gojek, bukalapak, dan sejenisnya memainkan perang dari satu ke-n. Termasuk yang mengembangkan ilmu-ilmu non infokom dengan bantuan infokom, seperti e-learning, sistem informasi geografis, kedokteran, dan lain-lain. Riset terkini bermain antara temuan dan terapan. Oiya, tidak ada pertanyaan “bodoh” dalam bidang terapan. Justru para peneliti menggandeng pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikategorikan “Aset” itu. Aset karena bisa dijadikan sumber inspirasi yang terkadang tidak mungkin menjadi mungkin. Facebook, twitter, instagram, hingga grab dan gojek, mungkin berasal dari pertanyaan2 aneh pengguna.

Dengan Prof Tedi Mantoro, masih jago bahasa Thai-nya

Menurunnya persaingan antar lembaga

Berbeda di era 90-an dimana antar kampus saling bersaing, dan terkadang sikut-sikutan, saat ini sepertinya mereka berangkulan. Perpindahan dosen dari satu kampus ke kampus lainnya pun biasa terjadi dan tidak ada benci dan dendam, biasa saja. Mungkin kesadaran akan ketertinggalan dalam hal riset dengan negara tetangga merupakan satu pemicu. Memang sudah jadi tuntutan antara peneliti dari Indonesia saling dukung mendukung (riset lanjutan), ditandai dengan saling sitasi antara sesama peneliti tanah air. Dulu mungkin gengsi atau menganggap saingan/kompetitor jika mensitasi rekan sendiri, saat ini tidak lagi, karena negara lain sudah tidak menganggap rekan sesama peneliti sebagai saingan. Heran juga saya melihat h-index jurnal di kampus yang masih nol dan bahkan tanpa ada yang mensitasi, padahal ketika saya lihat isinya ga jauh berbeda satu sama lain. Harusnya riset terdahulu terus dikembangkan, apalagi jurnal-jurnal lokal yang berisi hasil penelitian mahasiswa dimana junior cenderung melihat hasil seniornya.

Lembaga akreditasi mandiri

Selama ini kampus diakreditasi oleh badan akreditasi nasional (BAN) PT. Satu bidang, misalnya kampus kesehatan, sudah tidak diakreditasi lagi oleh BAN PT, melainkan oleh lembaga akreditasi mandiri (LAM) Kesehatan. Dan untuk bidang infokom, sudah 95% LAM infokom siap dijalankan yang artinya siap mengucapkan selamat tinggal ke BAN PT dengan aplikasi online-nya (SAPTO).

Jadi ketika yang mengakreditasi berasal dari asosiasinya sendiri, sepertinya akan mengakomodir kebutuhan bidangnya masing-masing. Tidak ada gunanya sikut-sikutan, rugi sendiri seperti kejadian beberapa tahun lalu ketika dinilai jelek akan membalas memberi nilai jelek, akibatnya jadi tidak obyektif. Sepertinya jika sistemnya rapi, jelas, dan lengkap, hasilnya akan obyektif dan borang tidak lagi “bohong dan ngarang”.

Mungkin itu sedikit gambaran yang ada di rakornas, selain seremonial dan laporan dari aptikom tiap wilayah serta seminar (internasional dan nasional). APTIKOM bisa dijadikan alat mediasi dengan pemerintah, apalagi kepala BAN PT saat ini adalah orang APTIKOM juga (Prof Chan). Masalah aturan-aturan pemerintah (Ristek-Dikti) yang terkesan memberatkan, ada baiknya mengikuti saran Prof R. Eko Indrajit, anggap saja seperti “game” yang versi berikutnya lebih menantang dari sebelumnya dan membuat game lebih menarik, bukannya memberatkan. Terhadap asosiasi-asosiasi, misalnya dalam hal okupasi dan profesi, pemerintah mulai mendengarkan, dan tidak ada lagi kejadia seperti lirik lagu yang saat ini sering saya dengar “.. sayang, apa kowe krungu, jerit e atiku ..”. Sekian laporan pandangan mata rakornas kali ini, semoga bisa ikut lagi di Palembang tahun depan.

Lha .. pulangnya bareng personel srimulat yang tersisa (Tesi, Nurbuat, Polo)

Unik juga, berita pencabutan ijin kampus tidak seheboh berita pencabutan ijin ormas tertentu di grup WA. Sepertinya rekan-rekan sesama pengajar lebih tertarik (terkadang merasa ahli) dengan perpolitikan dibanding pendidikan. Info dari link ini menyebutkan bahwa pencabutan ijin khusus perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan Permenristekdikti 100/2016: yakni untuk satu universitas minimal memiliki 10 prodi (6 eksakta dan 4 sosial). Untungnya ada opsi untuk merger agar tetap beroperasi. Apakah penutupan beberapa kampus nanti merupakan efek dari disruption? Judul dari buku yang saat ini sedang saya nikmati.

Jika pengelola taksi mengalami penurunan dan terancam bangkrut karena taksi online, sepertinya tidak untuk kampus. Kampus online pun belum bisa menyaingi, mungkin online-online lainnya yang mempengaruhi penurunan suatu kampus. Misalnya kemudahan seorang calon siswa mengakses kinerja suatu kampus lewat internet (akreditasi, dosen-dosen, alumni, dan sejenisnya). Tidak serta merta dengan plang yang indah, gedung yang mentereng, akan diminati oleh calon siswa jika akreditasi yang rendah, info tentang kasus tertentu dan kinerja buruk lainnya dapat dengan mudah dilihat secara online.

Sharing

Sharing ini sebenarnya inti dari bisnis-bisnis online yang banyak beredar. Sharing di sini bukan menggratiskan sesuatu, tetapi menggunakan suatu sumber daya dari orang lain sesuai kebutuhan dari pada tidak terpakai/menganggur. Misal konsumen butuh transport ke lokasi tertentu, seseorang memiliki kendaraan yang tidak selalu terpakai, dan aplikasi online menghubungkan keduanya (Grab/Uber/Gojek). Kasus lain, seorang ingin berwisata dan memerlukan tempat penginapan, orang lain memiliki kamar kosong di suatu lokasi pariwisata, dan aplikasi online menghubungkannya (AirBnB).

Kampus yang kritis karena kekurangan siswa dan akan dipaksa ditutup pada januari tahun depan memiliki beberapa aset yaitu gedung, dan sumber daya manusia (dosen, laboran, dan staf tata usaha). Sepertinya Ristek-dikti melihat “nganggur”-nya aset-aset tersebut. Kampus yang berlebihan siswa, butuh dosen, sementara ada kampus lain yang kelebihan pengajar dan gedung karena sepi mahasiswa. Di sini Ristek-dikti menerapkan prinsip ini (hanya dugaan sih) yakni mengakomodir dengan mengajurkan merger kedua institusi tersebut. Selain indeks publikasi penelitian negara kita yang terus naik (kini mengalahkan Thailand), sepertinya Ristek-dikti mengejar indeks kinerja kampus karena dua kampus yang merger diharapkan meningkatkan rangking gabungan kampus-kampus tersebut. Bandingkan negara kita (atau Jakarta saja) dengan Singapura yang hanya memiliki dua kampus negeri tetapi ranking dunianya tinggi (NUS dan Nanyang).

Kampus: Even Organizer Pendidikan

Ada calon siswa butuh pendidikan, ada pengajar yang bisa membagi ilmunya, lalu ada kampus yang mempertemukannya. Prof Rhenald Kasali membandingkan alur proses itu dengan even organizer. Even organizer yang baik bisa mempertemukan misalnya, seorang artis dengan penonton setianya. Ristek-dikti sepertinya menerapkan ini (hanya dugaan lagi sih) dengan rencana mengimpor profesor world class ke Indonesia. Perlu diketahui, beberapa negara maju saat ini kelebihan profesor sementara kebutuhan siswa malah terbanyak dari negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memang karena memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi. Bahkan kabarnya di Taiwan, jumlah siswa yang lanjut kuliah terus menurun dan butuh siswa dari negara lain, kata pemateri ketika saya ikut pelatihan bahasa sebelum berangkat studi.

Bagaimana dengan tri-darma lainnya: penelitian dan pengabdian masyarakat? Ristek-dikti di sini lagi-lagi melihat aspek online dari penelitian: Open Journal System (OJS). Bahkan OJS ini wajib dimiliki oleh kampus dengan E-ISSN nya. OJS menghubungkan peneliti dengan pembaca jurnal yang dapat diakses online. Mungkin suatu saat OJS bukan hanya hasil penelitian, melainkan juga penghubung peneliti dengan yang membutuhkan penelitian. Sementara itu, untuk pengabdian sudah mulai digagas informasi yang menghubungkan UMKM-UMKM di tanah air dengan para dosen yang siap membantu memberikan training tertentu.

Kalau kita amati sepertinya perkuliahan cukup melibatkan tata usaha, dosen dan siswa. Ketua jurusan, kaprodi, dan dekan hanya berfungsi sebagai legalitas saja (tanda tangan, wisuda, dan sejenisnya). Mirip dengan kampus-kampus di luar negeri. Hanya saja di sini aspek non-teknis sangat berperan (like or dislike), terutama saat penjadwalan. Kalau kita lihat aplikasi online yang mempertemukan driver dengan konsumen akan melihat jarak terdekat di antara mereka. Jika penentuan dosen berdasarkan like/dislike akan mengganggu perkualiahan seperti beban dosen yg berat, dan terkadang hingga sebulan siswa belum memiliki dosen, padahal dosen tertentu “nganggur” akibat tidak disukai si penentu dosen. Kalau di aplikasi online, siswa bakal memberi bintang tiga ke kampus itu. Atau jangan-jangan tata usaha dan para pejabat penentu dosen akan ter-disrupsi?

Terdisrupsi-kah Dosen?

Pertanyaan yang mengerikan. Untungnya yang terdisrupsi adalah penghubung konvensional antara konsumen dengan barang dan jasa. Pengelola taksi yang kalah dalam menghubungkan konsumen dengan driver, pengelola mall yang kalah dalam menghubungkan barang dengan pembeli dan sejenisnya oleh aplikasi online. Terkadang seolah-olah daya beli konsumen menurun padahal hanya berpaling dari konvensional ke online. Bahkan kebutuhan barang dan jasa transportasi meningkat ketika adanya aplikasi online. Sepertinya begitu pula dengan kebutuhan dosen yang terus meningkat. Sampai-sampai univ kependidikan terkenal oleh kepala evaluasi kinerja akademik (EKA) diduga ‘beternak doktor’.

Jika konsumen butuh barang, tentu saja yang terdisrupsi bukan barangnya melainkan institusi jadul yang menghubungkan barang ke konsumen. Jika siswa butuh dosen, tentu saja yang terdisrupsi institusi yang menghubungkannya, jika jadul dan tidak baik mengelolanya. Hanya saja jika sudah transparan dan online, siswa bukan hanya butuh dosen saja, melainkan dosen yang sesuai dengan “menu”-nya. Menu di sini adalah kepakaran, yang biasanya doktor atau memiliki lisensi-lisensi tertentu. Repotnya, pengelola kampus yang seperti pengelola bisnis lainnya memiliki kekhawatiran yang sama terhadap penurunan penghasilan apalagi sampai bangkrut sehingga membuat aturan-aturan mengikat terhadap para dosen supaya tidak kabur-kaburan (tapi malah kabur beneran).

Pertanyaan yang harus dijawab: bagaimana jika peran dosen digantikan dengan modul online atau self learning lainnya, e.g. computer based training (CBT), video tutorial, dll? Sepertinya sebagian, sementara mentoring masih perlu (praktek bedah, pilot, riset, dan sejenisnya).

Perhatikan SIM: Surat Ijin Mengemudi Mengajar

Teringat waktu krisis moneter akhir 90-an, sulit sekali mencari kerja. Terpaksa memanfaatkan ilmu yang ada dengan mengajar, ya hanya mengajar, selain itu, “there is nothing I can do”. Ketika selesai menguji tugas akhir siswa, rekan dosen berkata ke saya untuk mengambil secarik kertas surat tugas ngajar dan menguji. Bingung juga, untuk apa kertas itu? Dia menjelaskan untuk mengajukan kepangkatan, yang dia istilahkan dengan SIM tapi “M”-nya: mengajar. Akhirnya saya ikutin nasihat teman saya itu (tidak perlu disebutkan soalnya kalau dia baca bakalan Ge Er, hehe) untuk memperoleh pangkat pertama saya.

Ternyata kepusingan itu berlanjut, yaitu harus master untuk tetap jadi dosen. Doktor untuk lektor kepala (walaupun diturunkan syaratnya cukup jurnal internasional) dan guru besar. Dan yang heboh publikasi internasional untuk lektor kepala dan guru besar per tiga tahun. Ya, begitulah. Sebenarnya pentingkah itu semua? Bukannya siswa hanya butuh ilmunya? Ojek online aja butuh SIM C dan SIM A (untuk taksi online). Ibarat aplikasi online, semoga bisa menjadi dosen dan kampus bintang lima, bukan bintang tiga ke bawah yang terancam suspen.

“Ku mau tak seorang ‘kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu “. Penggalan puisi Chairil Anwar ini sejalan dengan ungkapan Frederich Nietzsche: Penderitaan membuat kita kuat. Tapi lebih simpel lagi mbah Marijan, cukup dua kata: “roso .. roso” hehe. Yuk, para dosen dan pengajar, tetap semangat, tetap kuat, hadapi saja.

Belakangan ini banyak sekali keluhan-keluhan dalam dunia pendidikan. Mahasiswa yang mengeluh terhadap dosennya, terhadap institusinya, bahkan ada yang ingin meminta laporan keuangan kampus segala. Dosen yang mengeluh karena beratnya syarat-syarat naik pangkat, menerima tunjangan (lektor kepala dan guru besar), mengeluh karena Scopus, Sinta dan juga untuk memperoleh beasiswa (masalah kuota). Kampus yang mengeluh karena syarat Dikti berat, bahkan akreditasi C siswanya tambah dipersulit mencari pekerjaan. Pemerintah sendiri, dalam hal ini Ristek-Dikti mengeluh karena kinerja dosen yang lemah dalam hal riset, tingkat pendidikan yang stagnan di master/magister, dan kasus-kasus yang menimpa kampus (bukan hanya swasta, melainkan juga kampus negeri). Salahkah keluhan tersebut? Tentu saja tidak, lalu bagaimana penyelesaiannya?

Posisi Negara kita Dalam Hal Pendidikan Tinggi

Sempat terbaca dalam share WA di handphone puisi dari seorang dosen yang merasa tidak nyaman dengan paksaan Ristek-Dikti terhadap Scopus yang dianggap kapitalisme dalam dunia pendidikan. Karena fokus ke riset, menurutnya, pengajaran ke mahasiswa jadi terbengkalai. Walau sepertinya agak cenderung ke “keguruan”, mungkin ada baiknya didengarkan. Keluhan-keluhan atau protes yang mempertanyakan sesuatu biasanya menggunakan logika yang masuk akal. Tetapi di dunia yang “fuzzy” ini, kata Zadeh: tidaklah ada sesuatu yang mutlak 100% tepat atau 100% tidak tepat. Bagi yang memprotes mungkin saja benar, tetapi tetap saja tidak 100% benar, kalaupun benar 100%, itu untuk variabel tertentu. Tidak tepat juga kita menurunkan level seseorang yang menginginkan sesuatu yang ideal. Misal pendapat: “seorang dosen harus memetenkan karya ilmiahnya”. Tentu saja kita tidak serta merta membantahnya, karena memang idealnya begitu, terutama dari jurusan teknik/rekayasa.

Akhirnya, sambil menunggu kabar siapa profesor external untuk menguji disertasi saya (biasanya dari Jepang), akhirnya saya menemukan beberapa buku di perpustakaan kampus. Salah satunya adalah “Revitalizing Higher Education” karangan Salmi. Buku ini cocok untuk kondisi negara berkembang seperti Indonesia.

Memang benar, karakteristik perguruan tinggi di negara berkembang harus dilihat dari sejarah dan kondisi perekonomian, juga politik. Ringkasnya, disimpulkan bahwa level perguruan tinggi di negara berkembang sebaiknya mengarah ke perekonomian dan industri untuk mengejar ketertinggalan dengan negara maju (dari sisi perekonomian utamanya). Fokus PT masih di level menciptakan tenaga-tenaga ahli untuk memenuhi kebutuhan bursa kerja. Agak berat juga jika dipaksa menciptakan paten-paten, walaupun banyak juga yang tercipta saat ini, misalnya telur bebas kolesterol dan produk-produk pangan dan obat lainnya. PT hanya bisa mengajarkan kewirausahaan tetapi tentu saja jiwa kewirausahaan tidak bisa dipaksakan. Yang jelas, bonus demografi di tahun 2020-an dimana angkatan kerja kita sangat tinggi harus diantisipasi. Tidak bisa hanya menganjurkan mereka berwirausaha, harus dipersiapkan skill khusus agar bisa bersaing (butuh sertifikasi internasional seperti perawat, las, CCNA, dan sejenisnya, bukan hanya skill berkendara utk jadi driver ojek online). Bahkan ahli-ahli las di dunia banyak dari negara kita (silahkan yang berminat, terutama las dalam laut). Jangan lupa ajarkan “Wisdom”, “Creativity”, dan lain-lain yang tidak bisa dikerjakan oleh mesin/Artificial Intelligent ke anak-anak kita. Orang bijaksana dan kreatif biasanya ada saja cara untuk survive. Siapkan saja bekal, dan seperti kata Jack Ma: “jangan terlalu khawatir, tuhan pasti memberi karunia generasi masa depan potensi untuk bisa mengatasi problem-problem mereka di masa depan”. Sepertinya ada benarnya juga, percuma memaksakan suatu “jurus”, lingkungan mereka nanti berbeda dengan kita saat ini.

Posisi Pendidikan Tinggi di Negara Maju

Banyak yang protes bahwa publikasi di jurnal-jurnal internasional (atau juga seminar) cenderung mendukung sisi kapitalis mengingat pengelola jurnal atau pengindeks internasional menarik untung dari pihak-pihak yang ingin membaca atau mempublikasi artikel ilmiah. Ketemu juga buku yang membahas khusus masalah yang terkait hal tersebut yaitu “University Inc – Corporate corruption of Higher Education” karangan Washburn.

Buku ini membahas universitas-universitas terkemuka terutama di Amerika Serikat (big 5 atau bahkan big 10 ranking kampus dunia ada di sana). Amerika memang negara liberal dan kapitalis. PT di sana sudah maju dan jadi andalan perusahaan-perusahaan dalam hal riset. Ternyata, walaupun sudah maju, konflik muncul di sana. Beberapa perusahaan mengadakan kontrak dengan profesor (juga dengan bimbingannya yang biasanya mahasiswa doktoral) untuk riset perusahaannya. Kontraknya adalah untuk merahasiakan temuannya. Di situlah masalah muncul yakni peran PT yang tidak lagi independen (di negara kita lebih parah lagi, masih ada pengaruh politik, agama, dan lain-lainnya seperti almamater tertentu).

Sebenarnya peneliti yang mempublikasikan karyanya dia sedang mendermakan ilmunya untuk dipergunakan orang lain. Dan harus ada lembaga yang diakui untuk mempublikasikan karya ilmiah, yaitu pengelola jurnal. Jadi pengelola jurnal harus membayar ke penulis? Kalau dijawab “ya”, artinya ideal, seperti saya sebutkan di awal, seseorang yang memegang standar tinggi jangan kita paksa turunkan, biar saja karena itu bagus. Kenapa tidak kampus terkenal di dunia membuat jurnal dan membabaskan orang mengunduh dan mempublish karyanya? Mengapa harus perusahaan swasta? Baru baca beberapa halaman sudah tampak.

Beberapa universitas-universitas level atas bukan hanya profesor yang kerjasama dengan perusahaan, bahkan kampusnya pun bekerja sama, dengan kontrak-kontrak tertentu masalah kerahasiaan mengingat perusahaan itu sudah menggelontorkan “fulus” yang besar dan jangan sampai kompetitor ikut menikmatinya. Dan repotnya universitas-universitas itu kebanyakan disubsidi oleh pemerintah yang uangnya dari pembayar pajak. Repotnya di AS pembayar pajak memiliki kekuatan di dewan karena mereka perlu tahu uang itu lari ke arah yang sesuai, misal dalam hal pendidikan yaitu ke arah kemaslahatan bersama bukan menguntungkan perusahaan tertentu.

Ada suatu jawaban “trivial” masalah publikasi jurnal, silahkan pilih: (1) peneliti di PT boleh tidak mempublikasikan temuan dan memberikan hak pengelolaan ke perusahaan/merek dagang tertentu sehingga rakyat terpaksa membeli produk dan menguntungkan perusahaan dan peneliti tersebut atau (2) peneliti mempublikasikan temuannya yang bebas dimanfaatkan orang lain (atau perusahaan manapun) dan menguntungkan rakyat banyak, tetapi efeknya menguntungkan pula pengelola jurnal (misal grup Scopus). Kasus pertama yang heboh adalah penemuan vaksin polio oleh ilmuwan yang nekat mempublikasikan temuannya, walaupun tidak menguntungkannya, dari pada dimonopoli oleh perusahaan tertentu (akibatnya rakyat/negara banyak harus mengeluarkan dana ke perusahaan tersebut). Pasti ada yang menjawab dengan pilihan (3) peneliti bebas mempublikasikan temuannya tanpa kena biaya dan jurnal yang mempublikasikan membebaskan orang membaca tanpa harus membeli tulisannya. Kembali lagi, artinya ideal, seperti saya sebutkan di awal, seseorang yang memegang standar tinggi jangan kita paksa turunkan, biar saja karena itu bagus. Silahkan pilih pilihan (3) tapi jangan berharap banyak, apalagi memaksa.

Membuat Indeks Publikasi Ilmiah Sendiri

Mungkin level PT kita belum menyamai the big 10 universitas-universitas di Amerika Serikat, atau bahkan di Asia, atau bahkan lagi di Asia Tenggara. Evaluasi diri penting juga sih. Saat ini Ristek-Dikti mulai membangun Sinta, indek kinerja penelitian (dosen, dan jurnal Indonesia). Semoga tidak ada yang tidak setuju untuk kemandirian ini. Bolehlah tidak setuju Scopus dimasukan dalam variabelnya (karena katanya kapitalis). Boleh juga tidak setuju dengan Google Scholar dimasukan dalam variabelnya karena dikatakan abal-abal. Unik juga, yang ketat dan akuntabel tapi seperti Scopus ditolak karena kapitalis (profit oriented), yang tanpa biaya ditolak karena abal-abal. Balik lagi ujung-ujungnya ingin yang ideal. Seperti disebutkan di awal boleh jadi pendapatnya 100% tepat, tetapi tepat terhadap variabel tertentu saja. Untuk yang ideal dan memegang standar tinggi, jangan dipaksa menurunkan standarnya, biar saja kan bagus. Walau kalau tidak nurut ya repot sendiri juga.

Presiden kampus saya sempat mengeshare email dari presiden Harvard university akan keberatan biaya yang mahal untuk langganan jurnal (bisa dibayangkan sekelas Harvard saja mengeluh). Pertanyannya mengapa sekelas Harvard (atau gabung dengan top university lainnya) tidak bisa mengelola jurnal yang tanpa bayar? Atau satu negara, misal Amerika Serikat, Jepang, atau China, mengapa tidak bisa menciptakan indexer sekelas Scopus yang rapih dan akuntabel? Jujur saja saya dan mungkin pembaca juga sulit menjawabnya. Indonesia harus bisa dong .. Ya, saya setuju saja sih (kembali lagi ke idealis). Tetapi, sebagai gambaran, lihat gambar berikut ini yang diambil dari link jepang.

Bandingkan dengan negara kita dkk (gambar bagian bawah), tertinggal 8 kali dan 10 kali dengan AS dan China. Mungkin bisa untuk evaluasi diri (sialnya kok kalahnya dengan Malaysia). Mungkin kita tidak setuju Kapitalis, tetapi tidak mau menjadi Sosialis apalagi Komunis. Ya sudah, buktikan saja dengan mengalahkan China dan Amerika Serikat (grafik di bawah). Semoga tidak mengeluh lagi, tetap nekat berjuang seperti kata Chairil Anwar: “Ku mau tak seorang ‘kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu”.